SURAT PEMBACA: Bentuk Stiker Ganjil-Genap Harus Berbeda

TIAP kebijakan pemerintah yang tujuannya baik, sebaiknya kita dukung. Jika berpotensi mengandung kelemahan-kelemahan, sebaiknya kita memberikan alternatif solusi. Jangan sampai kita asal menolak tetapi tidak memberikan solusi. Oleh karena itu kebijakan sistem GG (ganjil-genap) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jakarta (sebaiknya diterapkan di Jabodetabek) harus kita dukung.

Kabarnya, basis sistem GG adalah menggunakan stiker hologram. Kalau tidak salah, ukurannya 10 Cm X 15 Cm dibedakan warna merah dan warna hijau. Yang saya khawatirkan adalah apabila stiker ganjil-genap ukurannya sama. Sebab itu rawan diakal-akali. Misalnya, hari ini sistem ganjil, kaca mobil tentu saja mengggunakan stiker ganjil dan plat nomor ganjil (asli). Besok jadwal sistem genap, karena bentuk stikernya sama, maka stiker ganjil ditempel /ditimpa dengan stiker genap menggunakan isolasi transparan (tidak menggunakan lem) sehingga yang terlihat adalah stiker genap didukung plat nomor genap (palsu).

Atas dasar itu saya mengusulkan agar bentuk stikernya berbeda. Misalnya genap tetap ukuran 10 cm x 15 cm, sedangkan yang ganjil berbentuk bulat dengan diameter 15 cm sehingga kalau stiker ganjil ditimpa stiker genap atau sebaliknya, dengan mudah bisa diketahui atau dipantau.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S1/11

Tangerang Selatan

SURAT PEMBACA: Sistem Ganjil-Genap Harus Didukung E-STNK

TUJUAN Sistem GG (Ganjil-Genap) memang baik, yaitu diharapkan bisa mengurangi angka kemacetan di jakarta sekitar 40%. Namun memiliki persyaratan yang cukup ketat. Antara lain tersedianya angkutan umum yang secara kualitas maupun kuantitas memadai. Ini bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Namun, masalah yang paling sulit dan kurang realistis dilakukan yaitu apabila pengawasannya dilakukan secara manual atau menggunakan tenaga manusia. Sistem stikerpun tidak efektif karena masih bisa diakal-akali karena setiap waktu bisa dilepas dan plat nomor polisipun setiap hari bisa diganti dengan nomor palsu.

Sistem ERP-pun bertujuan baik. Karena, di samping bisa mengurangi kemacetan lalu lintas, juga bisa memberikan pemasukan dana yang sangat besar yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan atau keperluan lainnya yang ada relevansinya dengan lalu lintas. Namun, apabila biayanya terjangkau, kemacetan akan tetap terjadi. Sebaliknya, jika biayanya mahal, maka sistem ERP hanya bisa dinikmati para orang kaya, konglomerat dan para koruptor. Membuat tarif yang pas tidak mudah karena kemampuan tiap pemilik kendaraan berbeda-beda. Kesuksesan sistem ERP di Singapura lebih dikarenakan mahalnya pajak kendaraan bermotor dan tidak semata-mata karena sistem ERP itu sendiri.

Kalau memang tujuannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas hingga sekitar 40%, maka sistem GG memang baik. Namun, harus didukung E-STNK (Electronic STNK) berupa card. E-STNK bukan pengganti STNK, melainkan pendamping plat nomor asli. Pembuatannya tidak sesulit E-KTP karena hanya memuat nomor polisi mobil yang bersangkutan. Caranya, tiap kali memasuki pintu gerbang sistem GG, maka E-STNK dimasukkan ke scanner khusus E-STNK. Pintu portal otomatis terbuka dan otomatis tertutup saat kendaraan telah melewatinya. Namun,pembuatan STNK ini membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) tahun.  Sistem GG dengan menggunakan E-STNK lebih efektif karena tidak membutuhkan personil terlalu banyak.  Sistem GG juga harus diimbangi dinaikkannya pajak kendaraan dan tarif parkir yang cukup tinggi di tempat-tempat tertentu (tempat perbelanjaan dan tempat-tempat komersial lainnya) sehingga sistem GG-pun bisa menghasilkan uang walaupun dari sisi lain.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S1/11

Tangerang Selatan

JAKARTA: Usul Hal Hal Yang Harus Disiapkan di Kawasan Ganjil-Genap

KEMACETAN lalu lintas disebabkan karena pertambahan kendaraan ibarat deret ukur, sedangkan pertambahan jalan dan transportasi umum ibarat deret hitung. Di mana titik temunya? Tidak ada, kecuali dengan sistem ganjil-genap (sistem GG) dan pertambahan transportasi umum yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.

Tetapi apa yang harus disiapkan di kawasan GG? Diasumsikan bahwa sistem GG hanya bisa dilakukan satu jalur yang panjang, tidak ada persimpangan jalan dan tidak ada jalan masuk dari jalur cepat ke jalur lambat  atau dari jalur lambat ke jalur cepat. Lantas, bagaimana solusinya.

Menurut penulis: (1). Di awal kawasan GG harus ada petugas yang bertugas mengalihkan kendaraan yang tidak berhak memasuki kawasan GG ke jalan alternatif.Juga ada petugas pembagi atau penempel stiker . Penempelan sesudah melihat STNK. (2).Tiap persimpangan dipasang rambu pemberitahuan belok kiri /kanan ke jalur cepat merupakan kawasan GG. Boleh belok kiri/kanan di jalur lambat. (3). Jalur lambat sebaiknya dinyatakan sebagai jalur bebas sistem GG. (4)Jalan masuk dari jalur cepat ke jalur lambat dan dari jalur lambat ke jalur cepat sebaiknya ditutup (kecuali di kawasan jembatan Semanggi perlu ada kekhususan).(5). Kawasan GG yang tidak memiliki jalur lambat diberlakukan sebagai kawasan GG penuh.(6).Untuk pemantauan plat nomor polisi, sebaiknya di awal dan akhir kawasan GG dipasang CCTV atau sarana ANPR juga ada pos pemeriksaan STNK (PPS) yang tiap 30 menit  (dilengkapi timer yang bisa berbunyi tiap 30 menit) memeriksa STNK secara acak. PPS harus ada di awal dan di akhir kawasan GG.  (7).Perlu dipasang rambu GG serta pemberitahuan tentang denda tinggi (misalnya Rp 1.000.000) bagi para pelanggarnya. Rambu harus dibuat dalam jumlah yang memadai dan diletakkan dalam posisi yang menyolok (catch eye).(8).Untuk jangka menengah dan jangka panjang perlu dibuat e-STNK dilengkapi scanner e-STNK sebagai pendamping plat nomor sehingga tidak ada gunanya memakai plat nomor palsu.(9).Penegakan hukum berupa tilang biasa maupun tilang eletronik dengan denda yang cukup tinggi. (10).Perlu  evaluasi dan penyempurnaan sistem GG. Jokowi-Ahok jangan ragu-ragu untuk melaksanakan sistem GG tersebut. Demikian usul saya. (Hariyanto Imadha).

SURAT PEMBACA:Pancasila Harus Dimulai dari Para Pemimpin dan Wakil Rakyat

BARU saja presiden, beberapa mantan presiden, para pejabat dan para wakil rakyat memperingati Hari lahir Pancasila pada 1 Juni yang baru lalu. Tentu saja memperinghati Pancasila tidak cukup dengan berpidato, membaca puisi, menari ataupun bernyanyi.

Soal pengamalan Pancasila, masyarakat Indonesia yang paternalistis membutuhkan teladan dari para pemimpin bangsa. Para pemimpin harus berperilaku sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Jangan sampai bicara persatuan Indonesia kalau para politisi masih saling berseteru. Bersalaman dengan presiden tidak mau. Sebaliknyha, presiden tidak mau bersalaman dengan mantan presiden. Benar-benar tidak mencerminkan sila persatuan Indonesia.

Oleh karena itu, para pemimpin harus benar-benar membuktikan ke-Pancasilaannya. Antara lain, tidak mempersulit berdirinya tempat peribadatan karena tidak sesuai dengan sila pertama. Menindak tegas para pelaku anarkis karena tidak sesuai dengan sila kedua. Mencegah timbulnya tawuran antarpelajar,antarmahasiswa dan antarwarga karena tidak sesuai dengan sila ketiga. Menyelesaikan masalah bangsa dan negara melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat sesuai sila keempat. Dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, keadilan hukum , terutama rakyat miskin sesuai dengan sila kelima. Praktek KKN, mafia hukum, mafia pajak, menutupi kasus-kasus besar,neolib dan menghamburkan uang rakyat, jelas bertentangan dengan Pancasila.

Meskipun demikian, pengamalan Pancasila yang terbaik harus dimulai dari diri sendiri.

Sumber foto: pemilu09.blogdetik.com

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger

Catatan:

-Terkirim ke 200 surat kabar.