SURAT PEMBACA:Pemilu 2019 Sebaiknya Secara Online

SURATPEMBACA-Pemilu2019SebaiknyaSecaraOnline

PEMILU offline 1955 memang tergolong bersih dan jujur. Namun dengan perkembangan jaman, pemilu semakin mudah direkayasa. Apalagi sejak pemilu/pemilukada offline di mana para politisi (parpol/caleg/cawali/cabup/cagub/capres), maka pemilu sangat mudah direkayasa. Bahkan, kecurangan dan money politic semakin merajalela. Syarat menjadi politisipun terlalu ringan. Hasilnya, pemilu  menghasilkan banyak politisi yang tidak berkualitas dan bermental korup. Pemilu offline juga merupakan pemborosan uang, waktu, sarana-prasarana, SDM, tenaga, pikiran dan pemborosan di semua bidang.

Atas dasar itu, pemilu 2019 nanti sebaiknya diselenggarakan secara online. Bahkan dimungkinkan menyelenggarakan pemilu dan pemilukada gabungan secara serentak dan secara online. Syarat menjadi politisi  harus diperketat. Melalui tes online, meliputi banyak tes. Mulai tes IQ, EQ,SQ,LQ dan lain-lain. Mereka yang lulus dengan nilai tertinggi langsung namanya terpasang di daftar lulusan secara online. Untuk menghindari money politic, maka saat pemilu , yang ditampilkan bukan nama politisi, tetapi nomor urut atau nomer kode yang diberikan oleh komputer secara otomatis dan tidak diketahui para politisi. Pemilih memasukkan NIK E-KTP (bisa meminta bantuan petugas), masuk ke bilik suara dan tinggal menekan nomor-nomor tertentu di layar sentuh. Hanya ada nomor urut atau nomor kode politisi serta logo dan nama parpol. Tidak ada nama maupun foto politisi. Untuk daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet, tetap menggunakan pemilu offline, termasuk lembar Braille untuk para tuna netra. Hasil pemilu diumumkan per TPS, per kota/kabupaten, per provinsi dan secara nasional sekaligus.

Dengan cara demikian, maka pemilu online akan berjalan secara jujur, tidak ada money politic dan menghemat berbagai hal. Sistem pemilu onlinepun harus dijamin bebas hacker. Hasil pemilu bisa diketahui saat dimulai pemilu hingga selesai pemilu (hanya menampilkan nomor atau kode) politisi. Nama-nama pemenangnya (real name) akan ditampilkan secara otomatis secara online saat semua data sudah selesai diproses. Rusia telah sukses melaksanakan pemilu online. Walaupun kita sudah punya banyak pakar TI, tak ada salahnya melakukan studi banding ke negara tersebut. Pemilu online, tidak sulit. Justru 100 kali lebih mudah dan murah penyelenggaraannya dibandingkan pemilu offline.

Hariyanto Imadha
Jl.Amarta 7  Blok DB7 No.7
Vila Pamulang
Tangerang Selatan

SURAT PEMBACA: Tidak Bisa Update E-KTP

SURATPEMBACA-TidakBisaUpdateEKTP

BANYAK yang tidak tahu, bahwa sayalah yang mengusulkan KTP Nasional lengkap dengan NIK (tahun 1995). Saya jugalah yang mengusulkan E-KTP (tahun 2005). Usul saya tersebut dimuat di berbagai surat kabar. Sebenarnya, saya mengusulkan ada dua macam NIK, yaitu NIK Nasional dan NIK Daerah. Nyatanya, yang digunakan sekarang adalah NIK Daerah. Akibatnya, penyusunan DPT pemilu menjadi kacau, data kependudukan kacau dan bahkan ada yang memiliki E-KTP ganda. Akibat parah lainnya, kalau saya pindah kota, maka NIK Daerah-nya juga berubah .Saya juga mengusulkan agar E-KTP bisa di-update di kantor kelurahan atau kecamatan atau instansi yang ditunjuk.

Kenyataannya, sewaktu saya akan update E-KTP dari BSD Nusaloka, BSD City, Tangerang Selatan ke E-KTP, Vila Pamulang, Tangerang Selatan, pihak kelurahan tidak bisa melakukannya. Tidak bisa mengubah data saya atau tidak bisa menambahkan data baru. Demikian juga di kantor kecamatan, tidak bisa melakukan proses update. Bahkan saya dapat penjelasan di kantor kecamatan bahwa untuk update E-KTP  menunggu update data dari pemerintah pusat yang dilakukan tahun depan.

Begitu parahkah sistem TI (teknologi Informasi) E-KTP yang sudah online? Saya yakin ada yang tidak beres dengan sisdur update E-KTP. Saya yang pernah jadi programmer  dan 17 tahun punya pengalaman mengelola lembaga pendidikan komputer yakin, ada yang tidak beres dalam sistem update E-KTP. Salah satunya adalah kemungkinan kualitas SDM yang sangat rendah atau gaptek. Percuma kalau kita punya peralatan canggih tetapi tidak didukung sistem update dan SDM yang canggih.

Hariyanto Imadha

Jl.Amarta 7 Blok DB7/7
Vila Pamulang
Tangerang Selatan

SURAT PEMBACA: Ketika Pengurus RT/RW Terkontaminasi” Kepentingan Politik Caleg

SURATPEMBACA-PolitikKetikaPengurusRTRWTerkontaminasiKepentinganPolitikCaleg sudah dekat. Para calegpun cari-cari akal termasuk akal-akalan supaya terpilih dan menang. Mulai dari memasang alat peraga dalam berbagai bentuk yang dipasang di pohon, tiang listrik, tembok, warung dan di mana yang kira-kira bisa dilihat dibaca orang. Juga membagikan kartu nama, brosur politik dan lain-lain. Termasuk di antaranya melakukan pendekatan ke pengurus RT/RW dengan janji-janji yang konon akan menguntungkan kedua belah pihak, baik caleg maupun para warga di RT/RW tersebut. Bisa terjadi di beberapa RT/RW di manapun di Indonesia.

Apakah RT/RW itu? Menurut Keppres No.49 Tahun 2001 dijelaskan dengan gamblang bahwa RT/RW atau Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Kemasyarakatan yang melayani kepentingan warga dalam kaitannya membantu kepentingan pemerintahan setempat (pemerintah daerah).Jelaslah bahwa Pengurus RT/RW bukanlah organisasi politik. Juga sangat jelas, Pengurus RT/RW adalah melayani kepentingan warga, bukan mengurusi kepentingan caleg.

Promosi caleg.Sudah lama, sebelum ada pertemuan dengan para warga, caleg tersebut telah memasang spanduk di komplek perumahan. Di pohon, tiang telepon, pos satpam, balai RT/RW dan di mana-mana. Juga membagikan kalender 2014 dan lain-lain.

Janji caleg.Sudah jauh-jauh tersiar kabar bahwa caleg tersebut berjanji akan melakukan pembangunan di komplek perumahan. Terutama akan memperbaiki jalan. Mungkin diaspal mungkin dibeton. Alasannya, pembangunan jalan-jalan memang memakai uang rakyat, tapi tanpa lewat di (kebetulan anggota DPR incumbent) maka uang rakyat tidak bisa digunakan. Janjinya :” Kalau jalan-jalan di komplek perumahan Bapak/Ibu, belum diperbaiki, jangan pilih saya!”.

Undangan berhadiah. Supaya banya warga mau datang ke balai RT/RW (saya namakan demikian), maka caleg melalui undangan RT/RW menjanjikan undangan ada hadiah atau door-prize berupa mesin cuci dan dua buah kipas angin.Terkontaminasi kepentingan politik

Bisa dikatakan, Pengurus RT/RW yang merupakan organisasi atau lembaga kemasyarakatan non-politik. Dengan dibantunya kepentingan caleg, maka Pengurus RT/RW telah terkontaminasi kepentingan politik seorang caleg incumbent tersebut.  Maka orangpun menebak, itu terjadi mungkin karena Pengurus RT/RW masih ada hubungan saudara, mungkin sama-sama simpatisan parpol tertentu, mungkin mendapat “uang sogok” sekian puluh juta dan mungkin juga terbius oleh janji-janji perbaikan jalan.

Tidak etis.Bukan soal boleh atau tidak boleh. Tetapi, cara-cara seperti itu tidaklah etis karena “memperalat” Pengurus RT/RW. Membebani pengurus denngan kepentingan politik. Padahal, kalau soal perbaikan jalan, bisa dengan cara swa sembada atau mandiri.

Pembodohan warga. Apa yang dilakukan konspirasi caleg dan Pengurus RT/RW sebenarnya merupakan pembodohan politik bagi warga. Sebab, warga diiming-iming perbaikan jalan dan iming-iming lainnya. Di ssamping tidak mendidik juga kurang cerdas.

Warga mampu mandiri. Masih di dalam satu komplek, tetapi di RT/RW yang lain. Pengurus RT/RW-nya cerdas. Tiap bulan warganya dipungut iuran sesuai kemampuan. Bagi yang punya mobil dipungut iuran lebih mahal. Sekitar enam terkumpullah dana. Dana itu digunakan untuk perbaikan jalan berupa pembetonan jalan. Hasilnya, semua jalan di RT/RW tersebut menjadi bagus, rapi, halus dan nyaman. Tanpa ada unsur-unsur yang melibatkan kepentingan politik dari caleg tertentu.  Saran : Janganlah uang rakyat dijadikan alat berpolitik demi kepentingan politik seseorang atau sekelompok orang.

Hariyanto Imadha
Jl.Amarta 7 Blok D7/7
Vila Pamulang
Pamulang
Tangerang Selatan

SURAT PEMBACA: Pemilu 2014 Akan Memunculkan Saksi-Saksi Palsu?

SURATPEMBACA-Pemilu2014AkanMenghasilkanSaksiSaksiPalsu

SIAPA pengusul dana saksi pemilu, berapa besar dana saksi pemilu,berapa besar honor saksi pemilu, bagi saya bukan masalah yang utama. Masalah utama adalah dana tersebut menggunakan alasan karena beberapa parpol terutama parpol kecil dianggap tidak mampu menyediakan saksi pemilu di sekitar 500.000 TPS, terutama dari seksi dana. Yang mengherankan, dana saksi pemilu kabarnya tidak untuk parpol tetapi dikelola oleh bawaslu. Lebih mengherankan lagi, kabarnya dana tersebut tidak ada dasar hukumnya. Bahkan diambil dari APBN. Lebih janggal lagi ada yang menggunakan istilah saksi dari pemerintah. Tambah aneh lagi, tidak semua parpol setuju.

Dengan asumsi, tidak semua parpol mampu menyediakan saksi di semua TPS, yang berarti tidak mungkin memantau semua kondisi di semua TPS, bahkan termasuk parpol besar sekalipun, maka bukan tidak mungkin akan memunculkan banyaknya saksi-saksi palsu. Di mana ada parpol tidak punya saksi di suatu TPS, maka masuklah saksi palsu. Bisa mengatasnamakan PDI-P, Partai Gerindra, Partai Hanura atau lainnya. Padahal, saksi palsu itu dikendalikan oleh Partai Terkorup dan Tercurang, misalnya. Maka pastilah, suara Partai Terkorup dan Tercurang akan mendapatkan suara terbanyak di TPS tersebut, antara lain dengan cara memanipulasi perolehan suara.

Saya tidak menuduh. Hanya mencoba membuat analisa politik sekitar dana saksi pemilu yang menimbulkan pro kontra dan terkesan dipaksakan. Jika semua hal yang tidak transparan dan tampaknya tidak disetujui semua parpol, maka besar kemungkinannya Pemilu 2014 akan memunculkan sangat banyak saksi palsu yang pastinya merekayasa perolehan suara untuk memenangkan Partai Terkorup dan Tercurang.

Hariyanto Imadha
Pengamat Perilaku Politisi
Sejak 1973

SURAT PEMBACA: Ganti Debat Capres Dengan Adu Program Kerja

SURATPEMBACA-GantiDebatCapresDenganAduProgramKerja

DEBAT capres selama ini terbukti tida menarik dan hanya basa-basi saja. Di samping itu kontennya juga sudah klise atau kuno. Hanya berkisar meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendididikan gratis, kesehatan gratis, persoalan sampah, banjir dan kemacetan. Materi debatnya tidak ada yang baru. Bahkan boleh dikatakan itu-itu saja. Sudah basi.

Karena rakyat semakin cerdas, maka debat capres ataupun visi dan misi sebaiknya diganti dengan adu program kerja. Konten atau materinya harus yang mendasar dan signifikan. Bukan materi seorang gubernur melainkan materi seorang calon presiden sebagai pengambil keputusan yang bersifat nasional. Misalnya, program kerja mengurangi utang luar negeri. Bagaimana caranya. Program kerja menasionalisasikan semua sumber daya alam. Bagaimana caranya. Program kerja pencegahan korupsi (bukan penanggulangan atau pemberantasan korupsi). Tentu program-program kerja yang bersifat nasional dan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi.

Atas dasar itu saya mengusulkan agar debat capres yang tidak bermutu itu diganti dengan adu program kerja dan diuraikan “how to”-nya. Bagaimana cara merealisasikannya. Rakyat sudah bosan dengan debat capres karena materinya hanya itu-itu saja. Bahkan debat capres lebih bersifat normatif-abstrak. Rakyat butuh mendengarkan program kerja para capres, karena program kerja lebih bersifat futuristik-kongkrit.

Hariyanto Imadha
Penulis Surat Pembaca
Sejak 1973

SURAT PEMBACA: KBS Diskenariokan Jadi Mal Apartemen atau Hotel Berbintang?

SURATPEMBACA-KBSDiskenariokanJadiMalApartemenHotelBerbintang

KALAU Anda seorang pengusaha, tentu tahu betapa tinggi nilai tanah dan lokasi KBS (Kebun Binatang Surabaya) untuk dijadikan kawasan bisnis. Bisa berupa mal, apartemen atau hotel berbintang. Anda akan mendapatkan lokasi yang bagus, strategis dan pasti usaha Anda akan menghasilkan uang ratusan milyar dan bahkan triliunan rupiah. Cuma masalahnya, KBS itu tanahnya milik siapa? Tentu banya yang menjawab milik KMS (Kotamadya Surabaya)

Terus, bagaimana skenario untuk membubarkan KBS? Bisa dengan cara membunuh binatangnya satu persatu. Caranya bisa bermacam-macam. Mulai tidak diberi makan, diberi makanan beracun, disiksa dan cara-cara lainnya. Kalau jumlah binatangnya tinggal sedikit, pastilah direkayasa adanya usulan supaya binatang-binatangnya disumbangkan ke kebun binatang lain. Bisa ke kebun binatang Yogyakarta, Jakarta dan lain-lain.

Skenario berikut yaitu membuat skenario munculnya seorang walikota dan anggota DPRD yang bisa disetir, supaya KBS dibubarkan saja dan ditukar dengan tanah lain di luar kota Surabaya. Tanahpun bisa Anda beli. Dan Anda bebas untuk merealisasikan impian Anda untuk mendirikan mal, apartemen atau hotel berbintang di eks tanah KBS.

Hariyanto Imadha
Penulis Surat Pembaca
Sejak 1973

SURAT PEMBACA: Perlu Reformasi Sistem Tilang

SURATPEMBACA-PerluReformasiSistemTilang

BETAPA tidak praktisnya sistem tilang yang berlaku selama ini. Di samping SIM/STNK disita/ditahan pihak yang berwenang, pemilik kendaraan juga harus antri berjam-jam untuk menghadiri sidang di pengadilan. Apalagi dengan adanya operasi zebra maupun kegiatan sterilisasi lajur busway, maka akan semakin terasa betapai “menyiksa”-nya sistem tilang tersebut. Tidak efisien dan hanya buang-buang waktu saja.

Beberapa waktu yang lalu ada gagasan tilang model baru (TMB) di mana pengemudi atau pelanggara lalu lintas cukup menerima bukti tilang, SIM/STNK tidak ditahan dan bisa membayar denda melalui ATM, internet banking maupun SMS banking (Tambahan penulis:  Atau melalui transfer biasa melalui bank). Ide dan gagasan penerapan model tilang baru diperkenalkan oleh Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Prof Dr Irjen Pol Farouk Muhammad dalam sebuah seminar dan lokakarya “Uji Coba Penyederhanaan Sistem Tilang” di Bogor pada 8 Desember 2004

Atas dasar itu kami mengimbau agar pihak yang berwenang segera memberlakukan TMB tersebut karena lebih praktis, efektif dan efisien dan merupakan bentuk pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Hariyanto Imadha
Vila Pamulang Blok DB 7
Jl.Amarta 7 No.7
Pamulang
Tangerang Selatan