Nyata sekali, pejalan kaki tidak dihargai. Tidak ada gunanya ceramah, sosialisasi, nasehat, imbauan atau semacamnya. Sebab, kondisi jalan memang merupakan peluang untuk berperilaku seperti itu. Cukup sering kita membaca berita, penyeberang jalan diserempet atau ditabrak kendaraan dan pengemudinya kabur. Terlepas dari ada tidaknya jembatan penyeberang, maka fungsi zebra cross yang selama ini mubazir, perlu difungsikan lagi.

Caranya, zebra cross harus merupakan sebuah sistem. Yaitu, zebra cross harus ditinggikan seperti halnya “polisi tidur”, namun dengan lebar zebra cross. Otomatis, semua kendaraan akan mengurangi kecepatannya. Saat itulah, peluang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Bukankah ada ketentuan bahwa kecepatan maksimal dalam kota 60 km perjam? Faktanya, ketika jalan tidak macet, rata-rata kecepatan kendaraan di atas 60 km perjam. Nah, zebra cross yang ditinggikan itulah solusi tepat untuk para pejalan kaki. Tidak sulit untuk meninggikan zebra cross

Hariyanto Imadha
BSD Nusaloka Sektor XIV-5
Jl.Bintan 2 Blok S1/11
Tangerang Selatan 15318

Katanya lagi, angkutan umum dan mobil pribadi juga disarankan menggunakan bahan bakar gas (BBG). Untuk angkutan umum converter kit-nya diberikan secara gratis. Sedangkan untuk mobil pribadi, bisa membelinya dengan harga sekitar Rp 15 juta. Lantas ditarik kesimpulan kebijakan tersebut bisa menghemat subsidi sekitar Rp 30 triliun.

Logika itu membawa kesimpulan bahwa, pemilik mobil pribadi digiring membeli Pertamax yang harganya mahal dan mengikuti harga internasional. Sekaligus menguntungkan SPBU asing yang ada di Indonesia.

Logika yang benar, seharusnya konsumen diberi pilihan. Motor dan angkutan umum boleh membeli Premium bersubsidi. Mobil pribadi boleh membeli Premium dengan harga tanpa subsidi. Sedangkan penggunaan BBG, Pertamax atau sejenisnya sebaiknya bersifat anjuran saja. Inilah logika yang benar.

Hariyanto Imadha
BSD Nusaloka Sektor XIV-5
Jl.Bintan 2 Blok S-1/11
Tangerang Selatan

.——————————————————————————————————
Catatan: Terkirim ke 125 surat kabar.

KATANYA, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Namun kenyataannya, manakala rakyat mendatangi DPR, para anggota dewan tidak mau menemuinya. Manakala mengadu ke bupati, juga tidak ada tanggapan. Apa yang harus dilakukan rakyat apabila aspirasinya tidak tertampung.

Cara lain, rakyatpun melakukan protes. Bisa berbentuk demo, pemblokiran jalan atau cara-cara lainnya. Dan apabila aparat terutama kepolisian/brimob yang berkewajiban mengayomi rakyat, malahan berubah melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap rakyat. Tidak hanya dipukul, tidak hanya ditembak menggunakan peluru kosong, melainkan peluru tajam. Korban tewaspun berjatuhan.

Katanya, di negara Pancasila ini masalah harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat? Seharusnya, bupati atau kepala daerah dan DPR paling tidak menerima minimal 10 perwakilan rakyat. Mencari titik temu. Mencari “win win solution”. Jika belum mendapatkan titik temu, bisa ditunda beberapa hari kemudian. Jangan hanya menjelang pemilu/pilkada saja rakyat didekati. Tetapi ketika mereka menang, aspirasi rakyat tak didengarkan. Rakyat yang berbeda pendapat dianggap musuh.Suara rakyat justru dijawab dengan peluru. Inikah yang dinamakan demokrasi Pancasila? Inikah yang dinamakan zaman jahiliyah moderen? Apakah semua masalah harus diselesaikan melalui panasnya peluru? Beginikah cara pemerintah menyelesaikan masalah? Apakah ini sudah menjadi sistem penyelesaian masalah?

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S-1/11

Tangerang

.——————————————————————————————————

CATATAN:

-Terkirim ke 125 surat kabar

SEJARAH pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan hanya melahirkan manajer-manajer politik daripada manajer-manajer bangsa dan negara. Artinya, kepentingan-kepentingan politik lebih mendominasi warna pemerintahan daripada kepentingan bangsa dan negara.

Jabatan menteri yang diisi orang-orang politik hampir dipastikan diwarnai kasus-kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Hal ini disebabkan karena para menteri yang berasal dari parpol mempunyai semacam kewajiban untuk menyetor uang demi kepentingan partai politik yang mengantarkan dia menjadi seorang menteri. Bahkan sampai hari inipun kemneterian-kementerian yang diwarnai praktek-praktek korupsi bisa dipastikan menterinya berasal dari partai politik.

Jabatan menteri yang dijabat orang-orang partai politik kebanyakan kinerjanya tidak profesional sebab pikirannya terbelah menjadi dua yaitu demi kepentingan politik dan demi kepentingan tugasnya. Ketidak profesionalan mereka bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang bisanya cuma impor. Impor beras, lada, gandum, ikan, sayur mayur, buah-buahan dan lain-lain yang sebenarnya bisa diadakan di negeri sendiri

Oleh karena itu adalah sangat patut direalisasikan apabila rakyat menghendaki agar jabatan menteri diisi orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya dan tidak ada keterikatan dengan partai politik apapun. Di Indonesia cukup banyak para profesional yang layak untuk menjadi menteri demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan adanya kabinet zaken atau kabinet profesional. Bukan kabinet politik. Bukan kabinet amatiran yang bisanya impor melulu.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S-1/11

Tangerang 15318

TAMPAKNYA pemerintah tetap ngotot akan mendirikan PLTN dengan segudang argumentasi. Antara lain Indonesia punya cadangan uranium yang melimpah dan baru akan habis ribuan tahun lagi. Katanya lagi, teknologi PLTN terakhir cukup canggih dan dijamin aman. Katanya lagi, buktinya banyak PLTN di dunia yang puluhan tahun aman-aman saja. Masih katanya lagi, lokasi di Indonesia dipilih yang paling aman, jauh dari tsunami, gempa ataupun bencana alam lainnya. Bahkan ada yang ekstrim, mengatakan mereka yang tidak setuju PLTN adalah orang yang tidak mengerti PLTN, tidak memahami ilmu nuklir, bodoh dan semacamnya.

Ada yang bangga bahwa cadangan uranium Indonesia cukup untuk 1.000 tahun (dan untuk mengekploitasi dan mengeksploitasi pasti melibatkan tenaga asing) Mereka lupa bahwa cadangan angin, panas bumi, sinar matahari, gelombang laut dan energi alam lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai tenaga listrik mampu bertahan hingga kiamat.

PLTN memang bisa aman, namun dengan asumsi A, asumsi B, asumsi C. Dengan syarat A, syarat B dan syarat C. Namun ilmu filsafat juga melihat sisi tidak aman, yaitu adanya faktor X yang tidak terjangkau oleh otak manusia.PLTN adalah ciptaan manusia. Ilmu dan teknologi terus berkembang. Artinya, ilmu dan teknologi nuklir merupakan ilmu dan teknologi yang kesempurnaannya bersifat sementara. Apakah ada jaminan akan aman hingga kiamat Qubro? Tidak ada. Oleh karena itu segi tidak aman merupakan probabilitas yang sangat memungkinkan. Faktor tidak aman nlainya tidak mungkon 0 (nol).

Dengan demikian sikap yang menganggap PLTN aman 100% sama saja menyetarakan PLTN dengan Tuhan yang sempurna 100%. Dengan demikian sikap mendewa-dewakan keamanan PLTN merupakan sikap syirik karena menuhankan PLTN di samping Tuhan.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S-1/11

Tangerang Selatan

.——————————————————————————————————

CATATAN:

-Terkirim ke 125 suratkabar.

MENURUT perhitungan Forum Indonesia untuk Transpranasi Anggaran (Fitra),uang rakyat yang digunakan untuk bepergian ke luar negeri bagi lembaga kepresidenan, 13 kementerian/lembaga, DPR dan DPD pada APBN besarnya adalah Rp 19,5 triliun.

Kalau uang itu dibelikan mobil mewah seharga @Rp 1 miliar , maka bisa dibelikan 1900 buah mobil mewah.Kalau Rp 1 miliar bisa digunakan untuk menciptakan lapang kerja bagi 100 orang, maka uang itu bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi 190.000 orang. Kalau dibelikan pesawat tempur Sukhoi tipe T-50 dengan harga sekitar Rp 36 miliar, bisa mendapatkan 52 buah.Bisa untuk memperbaiki ribuan gedung SD dan SMP yang rusak.

Sementara itu utang luar negeri terus bertambah dan sekarang ini tiap warganegaara dibebani utang rata-rata Rp 7 juta per orang. Semua harus dibayar rakyat melalui pembayaran pajak.Seharusnya pajak dari akyat untuk rakyat dan bukannya berubah menjadi upeti dari rakyat untuk pejabat.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Kl.Bintan 2 Blok S-1/11

Tangerang

.——————————————————————————————————

Catatan:

-Terkirim ke 125 surat kabar melalui e-mail.

Namun, kondisi Indonesia tidak perlu ada parpol oposisi. Harus ada pertimbangan yang lebih masuk akal sesuai dengan semangat para pelopor kemerdekaan yang menghasilkan UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Mengingat dasar negara kita adalah Pancasila, maka idealnya Indonesia cukup memiliki lima parpol saja sesuai dengan sila-sila Pancasila. Artinya, tiap parpol harus memiliki salah satu karakter sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Pertama, parpol yang menitikberatkan sila Ketuhanan Yang Mahaesa. Kedua, parpol yang menjunjung tinggi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ketiga, parpol yang bernuansa Persatuan Indonesia. Keempat, parpol yang bernafaskan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan  dan Kelima, parpol yang memperjuangkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kemudian, masing-masing parpol menjabarkan visi dan misinya sesuai dengan karakter seperti tersebut di atas. Dengan demikian, Pancasila benar-benar diamalkan dan tidak sekadar dijadikan kosmetik politik saja. Demokrasi, tidak berarti boleh mendirikan parpol dengan jumlah tidak terbatas.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S1/11

E-mail:hariyantoimadha@gmail.com

Tangerang Selatan

.——————————————————————————————————

CATATAN:

-Terkiirim ke 125 surat kabar

Sumber gambar: pkboll.blogspot.com

 http://partaigolput.wordpress.com/2011/11/17/politik-idealnya-hanya-ada-lima-parpol-di-indonesia/

]]> http://hariyantoimadha.wordpress.com/2011/11/23/surat-pembaca-idealnya-hanya-ada-lima-parpol-di-indonesia/feed/ 0 hariyantoimadha POLITIK-IdealnyaHanyaAdaLimaParpolDiIndonesia http://hariyantoimadha.wordpress.com/2011/11/19/surat-pembaca-pemerintah-terlalu-boros/ http://hariyantoimadha.wordpress.com/2011/11/19/surat-pembaca-pemerintah-terlalu-boros/#comments Sat, 19 Nov 2011 05:43:23 +0000 hariyantoimadha http://hariyantoimadha.wordpress.com/?p=576 Continue reading →]]>

SALAH satu  adanya efisiensi. Adanya penghematan. Namun, yang terjadi selama ini adalah inefisiensi di dalam tubuh pemerintahan. Pemborosan keuangan terjadi di semua kementrian dan nonkementrian. Bahkan struktur organisasi pemerintahanpun mencerminkan pemborosan tersebut

Sampai sekarang, sudah 100 lebih adanya institusi ekstra. Ada komisi ini komisi itu, komite ini komite itu, satgas ini satgas itu dan semacamnya. Tentu, semuanya butuh anggaran yang membebani APBN. kalau memang persoalannya institusi yang ada tidak efisien, kenapa justru membentuk institusi ekstra? Misalnya, kalau persoalannya terletak pada institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak efisien, kenapa justru harus membentuk KPK

Unsur pemborosan lain yaitu banyaknya pemekaran wilayah yang terbukti banyak gagalnya daripada berhasilnya. Yang terjadi justru semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Banyaknya PNS yang sekitar 3,8 juga merupakan beban, bahkan untuk membayar gaji mereka, pemerintah terpaksa membuat utang lagi. Jabatan wakil menteri, menambah angka minus pada pos pengeluaran APBN. bahkan, banyaknya parpol menyebabkan banyaknya anggota DPR yang harus digaji memakai uang rakyat. Bahkan, banyaknya pengadilan tipikor yang sedang dibentuk di berbagai daerah, semakin membebani APBN. Sementara itu, kebocoran APBN cukup besar, yaitu sekitar 30%. Kalau pemerintah tidak berpikir dan berbuat efisien, maka sampai Kiamat Qubro, bangsa Indonesia akan tetap terlilit utang.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S-1/11

Tangerang Selatan

.—————————————————————————————————–

CATATAN:

-Terkirim ke 125 surat pembaca

RASA-RASANYA tidak adil kalau presiden boleh menggunakan pesawat kepresidenan yang mewah. Menteri-menteri boleh menggunakan mobil yang mewah. Dan, anggota DPR sebagai wakil rakyat juga boleh menggunakan mobil yang mewah. Sementara itu, para napi yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang mampu atau kaya, tidak boleh menikmati kemahan, walaupun kemewahan itu relatif sifatnya. Padahal, LP bukanlah penjara tempat penyiksaan.

Harus kita akui secara jujur, selama tujuh tahun ini, pemerintahan SBY tidak mampu menciptakan LP yang layak huni. Berjejal, pengap, kamar mandi dan WC yang jorok dan tembok yang kusam serta banyak yang tidur di lantai tanpa kasur. Padahal, APBN sudah mencapai angka lebih dari Rp 1.000 triliun. Tak cukup untuk membenahi LP di seluruh Indonesia dalam waktu singkat karena lebih dari 60% APBN digunakan untuk anggaran rutin dan pengeluaran lain yang tidak produktif. Jangan lupa, layanan LP di Indonesia termasuk LP terburuk di dunia.

Buatlah peraturan, napi yang mampu, boleh merenovasi selnya menjadi layak huni. Dengan syarat, juga harus merenovasi sel-sel lainnya. Misalnya, merenovasi WC dan kamar mandi hingga tidak jorok, mencat dinding hingga cerah dan tidak kusam atau membelikan kasur bagi semua napi yang tidur di lantai dan fasilitas lainnya. Sekaligus, jadikan kepala LP sebagai pimpronya untuk menambah kesejahteraannya secara sah. Toh, pemerintah tak punya cukup uang. Andaikan ada dana bantuan dari pemerintah, toh pasti dikorupsi oknum LP. Bebankan saja ke napi yang mampu dengan syarat-syarat seperti di atas. Jangan lupa, filsafat LP tidak sama dengan filsafat penjara

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S1/11

Tangerang Selatan

.——————————————————————————————————-

Catatan:

-Terkirim ke 125 surat kabar

]]> http://hariyantoimadha.wordpress.com/2011/11/17/surat-pembacasel-mewah-di-lp-tidak-perlu-dilarang/feed/ 0 hariyantoimadha SURATPEMBACA-SelMewahDiLPTidakPerluDilarang http://hariyantoimadha.wordpress.com/2011/11/15/surat-pembaca-ovj-dan-bukan-empat-mata-tidak-mendidik/ http://hariyantoimadha.wordpress.com/2011/11/15/surat-pembaca-ovj-dan-bukan-empat-mata-tidak-mendidik/#comments Tue, 15 Nov 2011 23:40:01 +0000 hariyantoimadha http://hariyantoimadha.wordpress.com/?p=565 Continue reading →]]>

SEBENARNYA cukup banyak acara TV yang tidak mendidik. Mereka kurang memperhatikan dampak psikologisnya terhadap anak-anak. Mereka lupa bahwa anak-anak mempunyai perilaku suka meniru (imitation) terhadap perilaku orang lain yang mungkin dianggapnya tanpa pertimbangan itu baik atau tidak baik untuk ditiru.

Di antaranya adalah acara Opera van Java (OVJ) dan Bukan Empat Mata (BEM) yang kebtulan keduanya ditayangkan di Trans7. Pada OVJ, adegan memoleskan tepung atau melemparkan tepung ke muka ke pemain lainnya merupakan adegan yang ternyata sangat mudah dicontoh anak-anak. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau tepung itu masuk ke mata. Lebih parah lagi kalau yang dilemparkan itu bukan tepung tetapi pasir. Adegan OVJ seperti itu berlangsung terus tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap perilaku anak-anak kecil.

Demikian juga adegan dalam BEM. hampir tiap saat Tukul Arwana selalu menunjukkan adegan seolah-olah meludahi orang lain. hal ini ternyata juga sangat mudah dicontoh anak-anak kecil. bahkan saya melihat sendiri anak-anak kecil bermain saling meludahi. dan ternyata, mereka meniru apa yang diperankan oleh Tukul Arwana.

Oleh kartena itu saya mengimbau agar tim kreatif juga memberikan masukan-masukan yang bersifat memberikan adegan-adegan yang bernilai edukatif, terutama bagi anak-anak kecil. Sekaligus saya mengimbau agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak menutup mata dan bersikap pasif terhadap adegan-adegan yang tidak mendidik tersebut.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S-1/11

Tangerang Selatan

.——————————————————————————————————

Catatan:

-Terkirim ke 150 surat kabar

-Sumber foto: oktavita.com