SEJARAH pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan hanya melahirkan manajer-manajer politik daripada manajer-manajer bangsa dan negara. Artinya, kepentingan-kepentingan politik lebih mendominasi warna pemerintahan daripada kepentingan bangsa dan negara.
Jabatan menteri yang diisi orang-orang politik hampir dipastikan diwarnai kasus-kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Hal ini disebabkan karena para menteri yang berasal dari parpol mempunyai semacam kewajiban untuk menyetor uang demi kepentingan partai politik yang mengantarkan dia menjadi seorang menteri. Bahkan sampai hari inipun kemneterian-kementerian yang diwarnai praktek-praktek korupsi bisa dipastikan menterinya berasal dari partai politik.
Jabatan menteri yang dijabat orang-orang partai politik kebanyakan kinerjanya tidak profesional sebab pikirannya terbelah menjadi dua yaitu demi kepentingan politik dan demi kepentingan tugasnya. Ketidak profesionalan mereka bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang bisanya cuma impor. Impor beras, lada, gandum, ikan, sayur mayur, buah-buahan dan lain-lain yang sebenarnya bisa diadakan di negeri sendiri
Oleh karena itu adalah sangat patut direalisasikan apabila rakyat menghendaki agar jabatan menteri diisi orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya dan tidak ada keterikatan dengan partai politik apapun. Di Indonesia cukup banyak para profesional yang layak untuk menjadi menteri demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan adanya kabinet zaken atau kabinet profesional. Bukan kabinet politik. Bukan kabinet amatiran yang bisanya impor melulu.
Hariyanto Imadha
BSD Nusaloka Sektor XIV-5
Jl.Bintan 2 Blok S-1/11
Tangerang 15318
