SURAT PEMBACA: Rakyat Bicara Peluru Menjawab

KATANYA, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Namun kenyataannya, manakala rakyat mendatangi DPR, para anggota dewan tidak mau menemuinya. Manakala mengadu ke bupati, juga tidak ada tanggapan. Apa yang harus dilakukan rakyat apabila aspirasinya tidak tertampung.

Cara lain, rakyatpun melakukan protes. Bisa berbentuk demo, pemblokiran jalan atau cara-cara lainnya. Dan apabila aparat terutama kepolisian/brimob yang berkewajiban mengayomi rakyat, malahan berubah melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap rakyat. Tidak hanya dipukul, tidak hanya ditembak menggunakan peluru kosong, melainkan peluru tajam. Korban tewaspun berjatuhan.

Katanya, di negara Pancasila ini masalah harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat? Seharusnya, bupati atau kepala daerah dan DPR paling tidak menerima minimal 10 perwakilan rakyat. Mencari titik temu. Mencari “win win solution”. Jika belum mendapatkan titik temu, bisa ditunda beberapa hari kemudian. Jangan hanya menjelang pemilu/pilkada saja rakyat didekati. Tetapi ketika mereka menang, aspirasi rakyat tak didengarkan. Rakyat yang berbeda pendapat dianggap musuh.Suara rakyat justru dijawab dengan peluru. Inikah yang dinamakan demokrasi Pancasila? Inikah yang dinamakan zaman jahiliyah moderen? Apakah semua masalah harus diselesaikan melalui panasnya peluru? Beginikah cara pemerintah menyelesaikan masalah? Apakah ini sudah menjadi sistem penyelesaian masalah?

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S-1/11

Tangerang

 

.——————————————————————————————————

CATATAN:

-Terkirim ke 125 surat kabar

SURAT PEMBACA: Masyarakat Membutuhkan Kabinet Zaken

SEJARAH pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan hanya melahirkan manajer-manajer politik daripada manajer-manajer bangsa dan negara. Artinya, kepentingan-kepentingan politik lebih mendominasi warna pemerintahan daripada kepentingan bangsa dan negara.

Jabatan menteri yang diisi orang-orang politik hampir dipastikan diwarnai kasus-kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Hal ini disebabkan karena para menteri yang berasal dari parpol mempunyai semacam kewajiban untuk menyetor uang demi kepentingan partai politik yang mengantarkan dia menjadi seorang menteri. Bahkan sampai hari inipun kemneterian-kementerian yang diwarnai praktek-praktek korupsi bisa dipastikan menterinya berasal dari partai politik.

Jabatan menteri yang dijabat orang-orang partai politik kebanyakan kinerjanya tidak profesional sebab pikirannya terbelah menjadi dua yaitu demi kepentingan politik dan demi kepentingan tugasnya. Ketidak profesionalan mereka bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang bisanya cuma impor. Impor beras, lada, gandum, ikan, sayur mayur, buah-buahan dan lain-lain yang sebenarnya bisa diadakan di negeri sendiri

Oleh karena itu adalah sangat patut direalisasikan apabila rakyat menghendaki agar jabatan menteri diisi orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya dan tidak ada keterikatan dengan partai politik apapun. Di Indonesia cukup banyak para profesional yang layak untuk menjadi menteri demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan adanya kabinet zaken atau kabinet profesional. Bukan kabinet politik. Bukan kabinet amatiran yang bisanya impor melulu.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S-1/11

Tangerang 15318