SUDAH puluhan tahun kasusnya berlangsung. Yaitu, pihak Malaysia memindahkan patok-patok perbatasan Indonesia-Malaysia masuk ke wilyah Indonesia. Sudah ribuan hektar wilayah negara kita dicaplok negara tersebut. Dan celakanya, warganya merasa senang sebab dari sudut perekonomian mereka lebih mendapat jaminan dari negara tetangga tersebut.
Sementara, yang dilakukan pihak Indonesia cuma mengandalkan perjanjian-perjanjian melulu. Hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Logikanya sederhana saja, untuk memindahkan patok-patok, Malaysia hanya butuh waktu beberapa jam atau beberapa hari saja. Sedangkan perjanjian, persetujuan dan ratifikasi butuh waktu bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun.
Oleh karena itu, pemerintah perlu: 1. Membangun 19.000 pos penjagaan di 19.000 patok perbatasan tersebut. 2. Melakukan pembangunan yang signifikan di daerah perbatasan agar kesejahteraan warga bisa meningkat. Antara lain membangun jalan, sekolah, puskesman atau rumah sakit, sembako, listrik, air bersih dan menciptakan lapangan kerja. Tentu, APBN harus lebih fokus ke pembangunan di daerah perbatasan tersebut. Jangan cuma mengandalkan perjanjian-perjanjian yang memakan waktu bertahun-tahun itu, sementara tiap saat patok-patok terus dipindahkan. Pemerintah dan DPR jangan bersikap “memble” seperti sekarang ini.
Hariyanto Imadha
BSD Nusaloka Sektor XIV-5
Jl.Bintan 2 Blok S-1/11
Tangerang Selatan
.——————————————————————————————————
CATATAN:
-Terkirim ke 200 surat kabar.
