SUDAH 66 tahun Indonesia merdeka. Rasa-rasanya kemerdekaan ini tak berisi apa-apa. Tak ada yang bisa dibanggakan. Bagaimana tidak, kalau saya ambil rata-rata 70%, maka sesungguhnya 70% perekonomian dikuasai negara asing, 70% perbankan dikuasai kapitalis asing, 70% sumber daya alam dikelola kapitalis asing, 70% jasa telekomunikasi dalam genggaman asing, 70% gedung bertingkat di Jakarta milik kapitalis asing dan bahkan lebih dari 100 undang-undang dibuat atas pesanan negara atau kapitalis asing. Padahal, lebih dari 51% saja dikuasai asing merupakan indikator bahwa bangsa kita tidak memiliki kedaulatan ekonomi.
Pemerintah terlalu boros. Lebih dari 100 institusi ekstra dibentuk di luar institusi yang resmi. Sekian puluh komisi ini komisi itu, sekian puluh lembaga ini lembaga itu. Pembentukan KPK,misalnya. Merupakan cermin ketidakmampuan presiden-presiden Indonesia di dalam mengefisienkan dan mengefektifkan institusi resmi yang sudah ada, yaitu kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Sebuah manajemen yang tidak efisien dan efektif.
Di samping itu banyak program pemerintah yang tidak pro rakyat. Padahal di dalam konstitusi jelas dikatakan bahwa perekonomian disusun berdasar atas azas kekeluargaan. Tentu ekonomi kerakyatan. Nyatanya, ekonomi kita mengabdi dan tunduk pada sistem neolib di mana para pengusaha kecil tergusur ke sisi paling pinggir. Itu di bidang ekonomi. Di bidang hukum dan lain-lain lebih memprihatinkan lagi. Bahkan boleh dikatakan, bangsa Indonesia sekarang ini telah menjadi bangsa kacung. Semua kebijakan lebih menguntungkan kapitalis asing daripada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hariyanto Imadha
BSD Nusaloka Sektor XIV-5
Jl.Bintan 2 Blok S-1/11
Tangerang 15318
.—————————————————————————————————–
Catatan: Terkirim ke 200 surat kabar.
