BAIK buruknya sebuah manajemen ditentukan baik buruknya perencanaan. Beberapa tahun yang lalu saya sudah mengingatkan hal tersebut. Sebab, perencanaan yang buruk akan menghasilkan “output” yang buruk pula. Hal itu banyak buktinya, antara lain buruknya database TKI, lemahnya manajemen pengawasan TKI. Bahkan, ketika pulang ke Indonesia, di bandarapun mengalami perlakuan yang sangat tidak profesional. Antara lain menjadi korban pemerasan oknum. Sampai hari ini, belum ada perbaikan yang signifikan. Mungkin, karena menakertrans orang politik, maka pikirannya lebih menomorsatukan kepentingan politik daripada mengurusi nasib para TKI.
Beberapa tahun yang lalu saya sudah mengusulkan agar pemerintah mempunyai database TKI yang akurat. Caranya, semua PJTKI resmi dilengkapi komputer online. Tiap TKI harus memiliki kartu identitas TKI yang dilengkapi nomor urut nasional dan microchip yang hanya dikeluarkan oleh kemenakertrans. Harus disyaratkan, hanya calon TKI yang sudah mempunyai KTP nasional saja yang boleh mendaftar. Calon TKI yang tergolong belum berusia 17 tahun, walaupun sudah menikah, tidak boleh diterima sebagai calon TKI.
Semua calon TKI harus mengikuti pelatihan ketrampilan selama minimal tiga bulan termasuk penguasaan bahasa asing negara tujuan. Pengawasan terhadap PJTKI resmi harus ketat. Manajemen pengawasan TKI di luar negeri harus efektif. Perencanaan menghadapi pulangnya para TKI melalui bandara harus benar-benar manusiawi. Sayang, sampai hari ini perencanaan TKI masih amburadul. Belum profesional.
Sumber foto: iswandibanna.com
Hariyanto Imadha
Facebooker/Blogger
Catatan:
-Terkirim ke 200 surat kabar
